Connect with us

Politik

Ambisius China, Presiden Baru dan Khilafah

by Agung Wisnuwardana

 

Cina saat ini menterkenalkan diri ke kancah dunia dengan sebutan Tiongkok. Ada mimpi besar untuk menghadirkan kembali kebesaran Tiongkok di masa lalu.

Setelah Cina mengadopsi sistem ekonomi kapitalis disandingkan dengan sistem politiknya yang tetap komunis, Cina menggulirkan proyek ambisius yang disebut one belt one road (OBOR).

OBOR adalah proyek jalan sutera modern yang berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk menguatkan konektivitas Eropa ke dan dari Cina. Inilah mimpi kebesaran Tiongkok di masa jayanya.

OBOR adalah bagian dari ambisius Cina untuk menguasai perdagangan dunia. Cina ingin hafir sebagai The New Emerging Forces pesaing AS.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut Cina menggandeng negara-negara sepanjang jalur sutera baru, termasuk Indonesia. Cina menyiapkan anggaran besar, memberikan hutang pada Indonesia untuk membangun infrastruktur ambisius ini.

Menko Kemaritiman LBP dan rezim Jokowi sangat menyambut baik tawaran Cina tersebut. Tahap awal OBOR di Indonesia akan ditandatangani April 2019 ini dengan angka investasi (baca “hutang”) sangat besar, 1296 triliun rupiah.

Pemilihan presiden ini sangat strategis untuk memastikan proyek OBOR aman ke depannya. Penandatanganan sebelum hadirnya presiden baru adalah jebakan serius. Artinya siapapun presiden nya, dia akan terikat dengan perjanjian ini.

Kalo akan membatalkan maka presiden baru siapapun harus membayar denda pembatalan. Hal ini telah terjadi pada Mahathir Muhammad di Malaysia. Dan akhirnya Mahathir pun tetap tunduk pada Cina dengan sedikit modifikasi.

Hutang tetaplah hutang dan harus dibayar. Saat Indonesia tak mampu membayar hutang maka jebakan akan terjadi dan Indonesia akan dikontrol oleh Cina. Logika jebakan ini akan berjalan selayaknya jebakan Cina ke negara-negara lain yg telah terjebak lebih dahulu.

Jadi siapa yang diuntungkan dari hutang Cina ini ? Pastinya Cina dan tentunya segelintir elit negeri ini yang menggadaikan bangsanya sendiri.

Indonesia adalah tanah air yang hebat. Letaknya strategis dan memiliki 4 titik sumbat penting yang berada pada jalur perdagangan Cina ke Eropa atau sebaliknya.

Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Wetar adalah 4 titik sumbat penting. Di bawah sistem yang buruk dan rezim penggadai bangsa, maka 4 titik penting ini hanya jadi barang gadaian dan menjadikan Indonesia pecundang.

Bila Indonesia memiliki sistem dan pemimpin yang hebat maka titik strategis ini akan dapat dimainkan. Indonesia layak jadi pengontrol, pemenang dan bukan pecundang.

Sistem yang tak menjadikan hutang dan pajak sebagai soko guru anggaran pembangunan. Sistem yang menjadikan aset milik rakyat benar-benar dimanfaakan untuk kemakmuran rakyat, bukan digadaikan kepada asing aseng asong.

Sistem seperti inilah yang ada pada sistem ekonomi Islam. Dan sistem ekonomi Islam akan terwujud dakam suatu sistem politik yang melegalkannya. Sistem politik inilah yang disebut Khilafah.

Ada pertanyaaan, beranikah Khilafah dengan sosok pemimpinnya yang disebut Khalifah melawan Cina, membatalkan kesepakatan hutang Cina. Jawabannya pasti berani.

Bagaimana kalo Cina akan mendenda ? Khalifah tak akan membayar denda tersebut karena itu adalah riba dan hukumnya haram. Clear jelas dan tegas.

Kita gak butuh rezim penguasa pecundang, yang beraninya pada rakyat. Berani berlaku dzalim dan curang pada rakyatnya tetapi bak kerbau dicucuk hidungnya tak punya harga saat berhadapan dengan asing aseng asong.

Sudah khilafah aja, untuk Indonesia yang berjaya.